Jendelaonline.com-2/9/25 Kita hidup di era yang sering disebut "Antroposen," sebuah periode geologi di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan dominan yang mengubah iklim dan lingkungan bumi. Di Indonesia, ancaman "bumi binasa" bukan lagi sekadar skenario global, melainkan realitas pahit yang diperparah oleh persoalan internal: bobroknya moralitas dan integritas para pejabat di negeri kita.
Pemanasan global dan perubahan iklim memang menjadi isu global, namun dampaknya di Indonesia sering kali diperparah oleh keputusan dan kebijakan yang korup. Kita menyaksikan langsung bagaimana banjir bandang melanda, kekeringan berkepanjangan merusak pertanian, dan polusi udara mencekik kota-kota besar. Namun, seringkali akar masalah di balik bencana ini adalah izin tambang ilegal, deforestasi besar-besaran untuk perkebunan sawit yang tidak bertanggung jawab, atau proyek-proyek pembangunan yang mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL), semuanya terjadi karena suap atau konflik kepentingan.
Lautan kita dipenuhi sampah plastik, hutan-hutan tropis – yang merupakan paru-paru dunia – terus ditebang. Keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa, dari orangutan hingga harimau sumatera, terancam punah karena habitat mereka dirusak. Ironisnya, banyak dari kerusakan ini berulang kali terjadi karena adanya "pembiaran" atau bahkan "fasilitasi" dari pihak-pihak berwenang yang seharusnya menjaga lingkungan.
Lantas, apa yang menjadi akar masalahnya?
Selain gaya hidup konsumtif masyarakat, di Indonesia kita harus berani menunjuk hidung pada moralitas para pejabat. Keserakahan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, praktik korupsi, serta absennya rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan lingkungan, telah menjadi racun mematikan. Undang-undang lingkungan yang seharusnya melindungi alam seringkali tumpul di hadapan kekuatan uang dan kekuasaan. Izin-izin diberikan tanpa transparansi, pengawasan lemah, dan penegakan hukum yang tebang pilih.
Ketika pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menjadi perusak dengan mengambil keuntungan dari eksploitasi alam, maka kerugian yang ditanggung bukan hanya lingkungan, tetapi juga kepercayaan publik dan masa depan generasi mendatang. Alam yang rusak berarti sumber daya air bersih yang berkurang, udara kotor yang memicu penyakit, dan hilangnya mata pencarian bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Meskipun gambaran ini terlihat suram, harapan belum sepenuhnya sirna. Perubahan harus dimulai dari dua sisi: masyarakat yang terus menyuarakan kebenaran dan menuntut akuntabilitas, serta pemimpin yang berani bertindak dengan integritas dan moralitas tinggi. Dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang lebih ketat, tetapi juga penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang merusak lingkungan demi keuntungan pribadi.
Bumi Indonesia tidak akan binasa dalam semalam. Namun, setiap bencana, setiap hutan yang gundul, dan setiap sungai yang tercemar adalah peringatan keras. Jika kita tidak "sadar" dan menuntut perubahan fundamental dalam perilaku moral para pejabat kita, kita berisiko mewariskan dunia yang tidak layak huni bagi generasi mendatang. Pilihan ada di tangan kita: untuk terus membiarkan keserakahan merajalela, atau untuk bangkit membersihkan diri dan menyelamatkan satu-satunya rumah yang kita miliki.
Penulis: Kusumaningtyas Ardiningrum
Tags
#Bumi Binasa
